What do you want?

Memuat...

Minggu, 10 Maret 2013

MAKALAH KEMUHAMMADIYAHAN MUHAMMADIYAH DENGAN POLITIK



MAKALAH KEMUHAMMADIYAHAN
       MUHAMMADIYAH DENGAN POLITIK




DISUSUN OLEH:

                         NAMA           :OKA GAGAS P                                (K100110035)
 DYAH RISWARI PITALOKA       (K100110036)
 LITA RAHIMA OENSJAR             (K100110037)
 ELDESI MEDISA I.                         (K100110038)
 ADHI WARDHANA A.                  (K100110039)


                         KELAS          : A
                       


FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

BAB I

A.   PENDAHULUAN

1.      TUJUAN
Mengetahui   perkembangan politik  di dalam Organisasi Islam Muhammadiyah dan pengaruh politik di dalam Organisasi Islam Muhammadiyah serta peran yang diberikan
2.      LATAR BELAKANG
Berbicara tentang Muhammadiyah dan Politik, tidaklah dimaksudkan untuk membawa pemikiran kepada perwujudan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi politik, apalagi menjadi partai politik. Namun, sejauh yang bisa kita amati sepanjang sejarah peran serta Muhammadiyah dalam dinamika Bangsa Indonesia, adalah wajar apabila kita merenungkan kembali peran amar makruf nahi munkar yang selama ini menjadi trade mark Muhammadiyah, bukan hanya dalam dataran sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam dataran sosial politik. Akhir-akhir ini banyak komentar yang menyatakan bahwa dengan masuknya Muhammadiyah dalam diskursus politik praktis, berarti telah meninggalkan khittahnya sebagai gerakan amar makruf nahi munkar. Betulkah demikian ? tulisan berikut ini mencoba melihat realitas hubungan Muhammadiyah dan politik, serta dampak logisnya dalam konteks amar makruf nahi munkar.
Pembicaraan mengenai relasi dakwah dan politik bukanlah hal baru di Muhammadiyah. Bahkan dapat dikatakan “perdebatan” ini telah muncul di awal-awal kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Pembuktiannya secara otentik dapat ditelusuri dalam penuturan KRH Hadjid yang sanad-nya muttashil kepada KH Ahmad Dahlan. KRH Hadjid adalah seorang aumnus Pondok Pesntren Termas sekaligus murid termuda KH ahmad Dahlan, menulis 7 (tujuh) falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Qur’an yang menjadi pokok wejangan dan pelajaran dari pendiri persyarikatan Muhammadiyah. KRH hadjid berkeyakinan bahwa berbgai kesulitan yang timbul dalam masyarakat dapat diatasi dengan ketujuh falsafah tersebut sebagaimana ketujuh belas kelompok ayat Al-Qur’an dapat dijadikan sebagai pegangan pokok oleh para pewaris Muhammadiyah yang tidak sedikit diantara mereka telah meninggalkan jiwa/ruhiyah Muhammadiyah itu sendiri.
Ketika KHA Dahlan menerangkan kelompok ayat ke-12  wa ana minal muslimin(al-an’am/6;162-163) yang artinya : katakanlah “ Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah kepada Allah,Tuhan semesta aslam,tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.
Pada tahun 1918, menurut KRH. Hadjid (ketika itu berusia 23 tahun),diadakan rapat tahunan anggota Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta. Pada rapat tersebut dibicarakan tentang AD/ART Muhammadiyah. KH. Suprapto Ibnu Juraimi, yang berguru langsung kepada KHR. Hadjid menjelaskan bahwa, ketika itu terdapat dua pendapat dalam siding. Pertama,KHA Dahlan yang menghendaki agar Muhammadiyah ini tetap  sebagai gerakan dakwah . kedua,KH. Agus Salim mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi organisasi politik.
Pembicaraan tersebut kemudian dihentikan oleh KHA. Dahlan dengan mengetuuk palu pimpinan sambil berdiri. Krtika suasana tenang, KHA.Dahlan menggugah para peserta siding dengan dua pertanyaan yang menggelorakan jiwa :” apakah sudara-saudara sudahmengerti benar tentang Islamdan apakah arti Islam yang sebenar-benarnya?”;”apakah saudara-saudara ini senang dan berani menjalankan Islam dengan sesungguhnya?”
Riwayat terbaca di atas secara eksplisit meneguhkan keyakinan Pendiri Muhammadiyah agar Persyarikatan ini berkiprah di ranah dakwah, keagamaan dan kemasyarakatan serta tidak bergerak pada ranah gerakan polotik praktis.
DR. Haear Nashir,M.Si., ketua PP muhammadiyah, dalam makalahnya yang bertajuk “ Tantangan Dakwah Muhammadiyah Dimensi Pendidikan dan Politik” pada Rapat Kerja Nasional MTDK di Semarang, 20-22 Pebruari 2009 menegaskan, bahwa dengan karakter dan misi sebagai gerkan dakwah dan tajdid itu, maka Muhammadiyah sejak awal kelahirannya tidak memilih jalur perjuangan politik dan tidak menjadikan dirinya sebagai gerakan atau partai politik. Dalam bahasa sehari-hari sering dinyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan bukan gerakan politik. Deklarasi dan sekaligus pemagaran diri Muhammadiyah dari polotik,khususnya politik-praktis(politik yang berorientasi pada perjuangan meraih kekuasaan di ranah Negara sebagaimana partai politik,perjuangan di kancah real politics), secara organisatoris dan kelembagaan kemudian dikukuhkan melalui Khitthah Muhammadiyah, yang disertai dengan kebijakan-kebijakan Pimpinan Puat Muhammadiyah maupun produk-produk Permusyawaratan dalam Muhammadiyah dalam melaksanakannya.
Kristalisasi paham Muhammadiyah yang menyangkut relasi dakwah dan politik dapat dilacak melalui rumusan-rumusan Khitthah-Khitthah perjuangan yang telah digariskan dalam permusyawaratan persyarikatan.























BAB II
PEMBAHASAN

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan strukturil dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia.
Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi-mungkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat, sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.
Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan diatas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.
Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, serta dalam bekerjasama dengan golongan Islam lainnya.

Muhammadiyah Dan Politik
Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridlai Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya
 Pada masa Demokrasi Liberal yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1959, hubungan Muhammadiyah dengan Partai Politik serasa amat dekat. Ketika pemerintah mengumumkan berdirinya partai-partai politik pada 3 Nopember 1945, Muhammadiyah ikut mendirikan Masyumi melalui Muktamar Islam Indonesia, 7-8 Nopember 1945, di mana Muhammadiyah menjadi anggota istimewa partai politik ummat Islam pertama tersebut. Selama waktu tahun 1945 hingga 1959, kita melihat 50 % keanggotaan Masyumi adalah kader-kader Muhammadiyah. Dan selama waktu itu pula, kader-kader Muhammadiyah banyak ditempatkan di kabinet Hatta, Sahrir, Wilopo, Sukiman, Amir Syarifuddin, Burhanuddin Harahap, Ali I, Juanda, hingga Ali II. Tarik ulur kepentingan Muhammadiyah dalam Masyumi memang sedikit mengalami dinamika, misalnya dengan persoalan posisi status keanggotaan Muhammadiyah di Masyumi. Hal ini sempat dibicarakan pada sidang Tanwir Muhammadiyah 1956 di Yogyakarta yang merekomendasikan peninjauan ulang status keanggotaan Muhammadiyah di Masyumi. Hal serupa terulang pada Sidang Tanwir Muhammadiyah 1957, dengan rekomendasi yang lebih jelas, agar Muhammadiyah keluar dari anggota istimewa Masyumi. Namun melaksanakan keputusan ini tidaklah mudah di lapangan. Pada sidang Tanwir tahun 1958, persoalan ini mengambang kembali, dan justru Sidang menyerahkan kepada PP Muhammadiyah. Sekali lagi, Pada Sidang Tanwir tahun 1959 di Jakarta, persoalan ini muncul lagi dan sempat diadakan voting. Hasilnya 13 orang menyatakan Muhammadiyah harus keluar dari keanggotaan Masyumi, 18 menolak, dan 3 orang abstain. Persoalan ini baru tuntas ketika PP Muhammadiyah menyelenggarakan Pleno tahun 1959, yang memutuskan Muhammadiyah keluar dari keanggotaan Masyumi.
      Pada masa Demokrasi Terpimpin 1959 hingga 1966, tidak banyak peristiwa yang bisa kita telaah. Hal ini terjadi karena iklim demokrasi yang kurang kondusif. Kepemimpinan nasional terpusat pada presiden. Jika ada MPRS, DPRS, dan DPAS, hanya merupakan boneka yang dibuat sedemikian rupa hingga amat tergantung dari presiden. Dari sisi politik, Muhammadiyah, sebagaimana para politisi muslim idealis tidak banyak diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Pada paruh pertama masa Demokrasi terpimpin ini, arus besar pandangan masyarakat (dimobilisasi untuk) mendukung kepemimpinan nasional, dengan munculnya berbagai gelar untuk Soekarno, seperti Pemimpin Besar Revolusi, yang diikuti oleh faham Soekarnoisme. Hingga kini, sisa-sisa kultur politik ini masih nampak dalam berbagai atribut partai Politik beserta jargon-jargonnya. Namun alhamdulillah, Muhammadiyah tidak sampai turut dalam aksi dukung-mendukung terhadap kepemimpinan nasional waktu itu, yang ternyata banyak melakukan penyimpangan dan terkoreksi pada masa sesudahnya. Pada paruh kedua masa Demokrasi Terpimpin, arus balik terjadi, di mana hujatan pada sistem dan kepemimpinan nasional semakin seru, yang berujung pada lengsernya Bung Karno tahun 1965 setelah peristiwa G.30/S/PKI.
     Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan mengerucut. Paradigma Pembangunan yang mengedepankan pembangunan ekonomi daripada politik, berdampak pada penyederhanaan organisasi sosial politik (lebih tegasnya Partai Politik). Sayangnya, langkah ini banyak berimplikasi pada peminggiran peran partai politik dalam proses pembangunan. Sementara di sisi lain, menguatnya institusi pemerintah yang diperkuat dengan (Partai) Golkar. Secara kelembagaan, Muhammadiyah tidak memiliki hubungan apapun dengan partai politik pada masa ini. Namun dampak dari situasi politik ini bagi Muhammadiyah (dan juga terhadap ummat Islam umumnya) adalah tiadanya ikatan emosional yang kuat dengan partai politik manapun. Dan inilah yang melahirkan pemikiran high politik, dalam mana Muhammadiyah lebih menekankan partisipasinya pada konsep-konsep pembangunan dan wacana intelektual, misalnya tentang konsep kenegaraan, konsep pembangunan politik, pembangunan ekonomi dan seterusnya melalui berbagai aktivitas akademik maupun penelitian dan penulisan baik yang diselenggarakan oleh PTM maupun Persyarikatan. Sementara itu beberapa kader Muhammadiyah yang memiliki bakat dan kesempatan untuk berpolitik praktis, dipersilahkan untuk bergabung ke PPP, Golkar, maupun PDI. Situasi inilah yang kemudian melahirkan komitemen Muhammadiyah sebagai tenda besar kulturalyang diharapkan tetap menjaga jarak dengan semua partai politik sekaligus melindungi para politisinya yang ada di mana-mana. Memang situasi keterkungkungan politik ini ada juga dampaknya secara organisatoris terhadap Muhammadiyah (dan juga terhadap ormas lainnya), ketika diterapkan UU Keormasan nomor 8 tahun 1985, terutama masalah asas tunggal Pancasila. Pada Anggaran Dasar (kesebelas) tahun 1985 melalui Muktamar ke 41 di Surakarta. Pada Bab I Pasal 1 tentang Nama, Identitas dan Kedudukan, dinyatakan bahwa Persyarikatan ini (Muhammadiyah) beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah. Sementara itu pada Bab II Pasal 2 tentang Asas, dinyatakan bahwa “Persyarikatan ini berasas Pancasila”. Kultur politik Orba Baru ini rupanya sebagian masih tersisa sekarang. Arus besar Reformasi yang terjadi sejak 1997, sebenarnya tidak lepas dari peran Muhammadiyah.
Pada era Reformasi, Peran politik penting Muhammadiyah menunjukkan keberanian yang signifikan seiring dengan arus besar keinginan masyarakat untuk mengembalikan potensi politik bangsa Indonesia. Di sinilah terjadi pematangan dan implementasi gerakanamar makruf nahi munkar dalam aspek politik yang sudah digodok cukup lama pada masa Orde Baru. Pada Sidang Tanwir 1998 di Semarang (setahun setelah jatuhnya rezim Orde Baru), peluang Muhammadiyah untuk menjadi Parpol amat besar. Namun rupanya keputusan Sidang Tanwir tersebut amat dewasa, dengan menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik. Warga Muhammadiyah dipersilahkan mendirikan partai politik atau bergabung dengan partai yang ada, dan secara institusional tidak ada hubungan antara parpol manapun dengan Muhammadiyah. Dalam konteks ini, yang kita lihat adalah formulasi peran politik Muhammadiyah melalui kader-kadernya dalam apa yang disebut-sebut sebagai high politik tadi. Beberapa isyu politik penting berhasil diangkat, seperti demokratisasi, pemberantasan KKN, dan Keadilan. Seluruh isyu tersebut memang merupakan mainstream Reformasi dan sekaligus sejalan dengan watak Muhammadiyah sebagai gerakan reformis. Implikasi praktis dari arus besar ini antara lain dapat kita lihat betapa perwujudan kepemimpinan nasional dengan lahirnya poros tengah dan mengusung Gus Dur ke Istana (melalui Pemilu 1999), meskipun pada akhirnya langkah ini harus segera dikoreksi pada pertengahan tahun 2002. Pada perjalanan pemerintahan Megawati, akumulasi ketidakpuasan terhadap perjalanan reformasi ini semakin menguat. Krena itu wajar bila pada momentum Pemilu 2004, Muhammadiyah (dan seluruh komponen reformasi) berharap terjadi perubahan yang signifikan.
  
Kontekstualisasi amar makruf nahi munkar
Banyak orang berbicara bahwa dakwah amar makruf nahi mungkar yang telah menjadi “khittah” Muhammadiyah sejak awal, dimaksudkan untuk membatasi gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial semata. Padahal, apabila kita mau merenungkan, Rasulullah pernah menyatakan bahwa apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka hadapilah dengan tanganmu, dan apabila engkau tidak bisa, maka hadapilah dengan lidahmu, dan apabila tidak bisa, maka hadapilah dengan nuranimu, akan tetapi menghadapi kemungkaran dengan nurani adalah selemah-lemahnya Iman. Sepanjang masa orde baru, jargon amar makruf nahi munkar tersebut oleh para petinggi Muhammadiyah sering hanya dibatasi pada level dakwah dan pendidikan. Untuk ini terdapat beberapa alasan. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah dan Pendidikan masih pada tahapan ekspansi secara kuantitas, sehingga belum menyentuh aspek politik. Kedua, Iklim politik masa orba yang kurang kondusif untuk mengemukakan gagasan-gagasan langsung yang berkaitan dengan keputusan-keputusan politik apalagi misalnya tentang isu suksesi. Ketiga, terkait dengan yang kedua, partai politik tidak sepenuhnya dapat merepresentasikan gagasan rakyat. Pada masa pascareformasi sekarang ini, tidak ada salahnya, bahkan harus, bagi muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik, dengan mempertegas komitmen amar makruf nahi munkar pada level yang lebih tinggi, yakni kepemimpinan nasional. Mengapa ? 
Terdapat beberapa argumen yang patut kita perhatikan. Pertama, menyimak hadits Nabi di atas, jelas menunjukkan suatu keharusan untuk menempatkan amar makruf dengan tangan (kekuasaan) menjadi prioritas utama. Sekarang ini reformasi telah digulirkan, di antara jargonnya adalah pemberantasan KKN. Dalam model kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, hanya tauladan pucuk pimpinan nasional yang bisa berpengaruh. Ibaratnya, bila sapu yang digunakan untuk membersihkan KKN itu bersih, baru KKN bisa dihilangkan, akan tetapi jika sapunya kotor, mana mungkin bisa membersihkan. Bagi Muhammadiyah, maka tidak ada jalan lain kecuali merebut kepemimpinan nasional, bila ingin menyelamatkan reformasi. Kedua, Melihat perkembangan hasil reformasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan hal yang belum menggembirakan. Dalam aspek ekonomi, tidak suatu perbaikan yang signifikan. Hal ini tentunya erta terkait dengan visi dan komitmen presiden sebagai panutan rakyat. Dengan demikian misi amak makruf nahi munkar tidaklah menjadi hilang, malah diberi pemaknaan sesuai konteksnya.

Dakwah Kultural Vs Politik Praktis ?
Beberapa kalangan, seperti JIL (Jaringan Islam Liberal) dan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) beberapa waktu ini sibuk melakukan kritik terrhadap keputusan PP Muhammadiyah yang mendukung pencapresan Amien Rais. Di antaranya adalah, mempertanyakan misi dakwah kultural yang sudah diputuskan dalam sidang Tanwir di Bali beberapa tahun lalu, mengapa harus diganti dengan orientasi politik praktis sesaat ? Juga ada yang mempermasalahkan hubungan Muhammadiyah-PAN, dengan menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan mengajukan capres dan cawapres adalah partai politik, bukan ormas seperti Muhammadiyah. Mengenai pertentangan atau dikotomi dakwah kultural Vs Politik praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut.  Ide dakwah kultural sesungguhnya adalah suatu model dkwah yang dikembangkan Muhammadiyah melalui aspek budaya, seperti budaya bersih, budaya disiplin, budaya keadilan, budaya hemat, budaya jujur, budaya rasional, budaya profesional, dan seterusnya. Dalam konteks pembenahan Indonesia era reformasi ini, maka tentu saja pemberantasan budaya KKN menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia, juga Muhammadiyah. Inilah dakwah kultural, yang dalam aspek politiknya mengandung implikasi ketauladanan, pergerakan, dan mobililasi yang berujung pada kepemimpinan bangsa. Dalam konteks ini, maka sesungguhnya tidak ada dikotomi dakwah kultural Vs politik praktis, namun yang ada adalah strategi dakwah kultural dengan pilihan pada sosok kepemimpinan yang bakal memberikan tauladan.
Muktamar Satu Abad Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta 3-8 Juli 2010 ini, menyisakan pertanyaan mendasar menyangkut bagaimana hubungannya dengan politik kekinian. Terkait dengan hal itu, beberapa otokritik telah dilancarkan oleh tokoh-tokoh Muhammdiyah. Abdul Munir Mulkhan, misalnya melihat akhir-akhir ini Muhammadiyah mulai terperangkap pada isu kekuasaan yang membuatnya kurang peduli pada nasib mereka yang terpinggirkan, baik karena persoalan ekonomi maupun budaya. (Kompas, 30/6/2010).
Otokritik tersebut mewakili suatu arus utama yang menolak Muhammadiyah terlibat terlalu jauh dalam politik-praktis. Penilain demikian tampaknya lebih dialamatkan pada elite Muhammadiyah yang secara langsung atau tidak suka bermanuver politik. Muhammadiyah sendiri tidak mengharamkan politik, bahkan menganjurkan para kedernya untuk paham politik. Juga, tidak melarang kadernya berkiprah di partai-partai politik.
Yang lebih banyak disorot adalah sikap politik Muhammadiyah dalam merespons soal-soal politik-praktis. Berbagai pihak akan melihat, merasakan, dan memberi penilaian atas ke manakah kecenderungan politik Muhammadiyah dari sikap politik elite-elite utamanya. Organisasinya boleh jadi selalu berlabel independen, tetapi subyektivitas politik elitenya, sering terasa menonjol. Arus pendapat lain, sebagaimana terekam dari diskusi hubungan Muhammadiyah dan politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta belum lama ini adalah, agar justru sebaliknya, Muhammadiyah memfasilitasi kader-kader strategisnya yang terjun dalam politik praktis. Konsekuensinya, tidak menjadi soal manakala pengurus teras partai politik merangkap pengurus penting Muhammadiyah, asal aturannya jelas. Dengan begitu, Muhammadiyah menjadi terminal pengelolaan sumberdaya politiknya secara berkualitas.
Yang penting, sikap-sikap Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, tidak membelok ke arah politik praktis. “Checks and balances” akan dapat terjadi, ketika kader-kader politik Muhammadiyah akan saling mengimbangi satu sama lain, sehingga tidak lahir suatu keputusan politik praktis yang konfliktual.
Adalah wajar, manakala segenap elemen bangsa membahas politik, yang berarti juga pengaruh kekuasaan. Muhammadiyah tumbuh dalam suasana sosial politik yang terus berjalan secara dinamis. Pada masa organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, 1912, gelora politik anti-kolonial sangat terasa. Bersama yang lain Muhammadiyah turut merespons semangat perlawanan anti-kolonial itu, tetapi tidak dengan pendekatan politik-praktis, melainkan politik-kultural.
Politik nilai
Sejak dulu, Muhammadiyah lebih dikenal organisasi Islam yang melakukan gerakan transformasi kultural, dengan berbagai jenis unit aktivitas amal usaha. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang bercorak pembaharu, memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap permasalahan sosial-masyarakat atau umat yang masih banyak berposisi terpinggir (kaum mustadh’afin).
Politik Muhammadiyah adalah politik nilai, khususnya nilai membela kepentingan kaum terpinggir, nilai kesejahteraan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tentu menjadi beban berat para kadernya untuk mengemban dan mengaktualisasikan nilai-nilai itu.
Arus politik memang kuat sekali pada era reformasi ini. Para tokoh Muhammadiyah sendiri, selama ini telah melakukan beberapa eksperimentasi (ijtihad) politik dengan mendirikan dan mengembangkan partai politik. Yang menonjol adalah berdiri dan eksisnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang dimotori oleh M Amien Rais.
PAN termasuk salah satu partai yang lolos ketentuan parliamentary threshold di DPR. Berbeda dengan PAN, eksperimentasi Partai Matahari Bangsa (PMB) yang dibidani oleh kalangan muda Muhammadiyah, masih belum berhasil dalam kontestasi demokrasi elektoral.
Corak pilihan politik kader Muhammadiyah memang plural. Pilihan mereka tidak hanya tertuju ke partai Islam, baik yang bersimbol atau berbasis massa Muslim, tetapi juga pada partai-partai tengah yang bercorak catch-all. Pluralitas pilihan politik kader Muhammadiyah tersebut sangat terkait dengan corak Muhammadiyah sendiri yang rasional-moderat. Soliditas politiknya, tampak tak serekat jamaah NU yang bernaung di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), walaupun partai tersebut elitenya terpecah-pecah.
Modernitas gerakan Muhammadiyah, lebih mengemuka pada wilayah state of mind, bukan pada tradisionalitas patronase kultural atau politik. Inilah yang menyebabkan “fatwa politik” petinggi Muhammadiyah, tidak mudah untuk begitu saja ditaati.






















BAB III
PENUTUP
1.      KESIMPULAN
Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridlai Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya.
Banyak orang berbicara bahwa dakwah amar makruf nahi mungkar yang telah menjadi “khittah” Muhammadiyah sejak awal, dimaksudkan untuk membatasi gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial semata. Modernitas gerakan Muhammadiyah, lebih mengemuka pada wilayah state of mind, bukan pada tradisionalitas patronase kultural atau politik. Inilah yang menyebabkan “fatwa politik” petinggi Muhammadiyah, tidak mudah untuk begitu saja ditaati.
2.      SARAN
Muhammadiyah juga mengikuti politik juga, karena dapat menyebarkan agama lewat dakwah dan politik. Sehingga masyarakat lebih mudah mengenal dan memahami ajaran agama Islam dan maksud dari Muhammadiyah itu sendiri

3.      DAFTAR PUSTAKA
Hidayat,Syamsul,M.Ag,2011,Studi kemuhammadiyahan,LPID,Surakarta





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar